Memenangkan tender proyek Pemerintah Provinsi (Pemprov) adalah pencapaian besar bagi setiap kontraktor. Namun, tantangan utama yang sering muncul setelah penandatanganan kontrak adalah ketersediaan modal kerja awal (mobilisasi) sebelum termin pertama dicairkan. Dana talangan tender proyek hadir sebagai solusi likuiditas untuk memastikan operasional tetap berjalan sesuai jadwal.
Tantangan Likuiditas Kontraktor Proyek Pemerintah
Proyek Pemprov umumnya menggunakan sistem pembayaran termin atau turnkey. Kontraktor diwajibkan memiliki modal yang cukup untuk pengadaan material, upah pekerja, dan biaya operasional di tahap awal. Keterlambatan dalam penyediaan modal dapat berisiko pada sanksi keterlambatan hingga pemutusan kontrak.
Untuk mengatasi hambatan arus kas ini, KSP Setia Multi Sarana menyediakan fasilitas dana talangan tender proyek yang dirancang khusus bagi para profesional konstruksi.
Lihat juga : Perbedaan Pinjaman Proguler dan Projangka
Keunggulan Dana Talangan di KSP Setia Multi Sarana
KSP Setia Multi Sarana memahami urgensi waktu dalam pengerjaan proyek pemerintah. Kami menawarkan solusi pembiayaan dengan keunggulan:
- Proses Cepat & Efisien
Kami memprioritaskan verifikasi dokumen agar dana dapat segera dicairkan untuk kebutuhan proyek yang mendesak. - Struktur Pinjaman Fleksibel
Skema pengembalian yang dapat disesuaikan dengan proyeksi pencairan termin proyek Pemprov Anda. - Transparansi Biaya
Tidak ada biaya tersembunyi. Seluruh rincian bunga dan administrasi disampaikan secara profesional di awal kesepakatan.
Jaminan Sertifikat (SHM) Rumah atau Ruko
Guna mendukung limit pinjaman yang besar sesuai skala proyek Pemprov, kami melayani pembiayaan dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM). Aset yang dapat dijadikan agunan meliputi:
- Rumah tinggal (Hunian).
- Rumah Toko (Ruko).
Penggunaan SHM sebagai jaminan memungkinkan kontraktor mendapatkan plafon pinjaman yang lebih tinggi dengan suku bunga yang tetap kompetitif dibandingkan pinjaman tanpa agunan atau pinjaman jangka pendek lainnya.
Syarat Pengajuan Dana Talangan
Untuk mempercepat proses evaluasi, pastikan Anda menyiapkan dokumen berikut:
- Legalitas perusahaan (PT/CV) dan identitas pengurus.
- Surat Perintah Kerja (SPK) atau kontrak proyek Pemprov yang sedang berjalan.
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) yang akan diagunkan.
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir.
- Rekening koran perusahaan 3 bulan terakhir.
